Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi Hak-hak tersebut kepada warganya. Ada 143 negara yang meratifikasi kovenan tersebut, termasuk Indonesia.

Kovenan Hak Ekosob ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian pertama memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam hal status politik yang bebas serta pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

2. Bagian kedua memuat kewajiban negara untuk melakukan semua langkah yang diperlukan dengan berdasar pada sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan Kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan.

3. Bagian Ketiga memuat jaminan hak-hak warga yaitu:

1. 1. Hak atas pekerjaan  
2. 2. Hak mendapatkan program pelatihan
3. 3. Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik
4. 4. Hak membentuk serikat buruh
5. 5. Hak menikmati jaminan sosial, termask asuransi sosial
6. 6. Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan
7. 7. Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan
8. 8. Hak terbebas dari kelaparan
9. 9. Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi
10. 10. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma
11. 11 Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya

4. Bagian keempat memuat kewajiban negara untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan Hak-hak EKOSOB ke Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan EKOSOB.

5. Bagian kelima memuat Ratifikasi negara. Diantara banyak hak yang dimuat dalam Hak-hak EKOSOB, ada hak yang paling mendasar sebagai basis terpenuhinya Hak-hak EKOSOB, yakni Hak tas Pendidikan dan Kesehatan.

Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 mempro-klamasikan deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam Deklarasi itu dikemukakan sebanyak tiga puluh hak yang fundamental, yang dimiliki oleh manusia. Sekalipun Deklarasi itu sudah berusia lebih dari lima puluh tahun, namun isi dari Deklarasi itu tetaplah aktual. Deklarasi itu dipengaruhi oleh jaman dan keadaan dunia pada waktu itu, tetapi hak-hak dasar yang ada pada manusia sudahlah dikemukakan di dalamnya. Deklarasi itu diperkaya dan ditambah dengan deretan hak-hak lain dalam berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa sesudah itu.

Dengan adanya dokumen-dokumen yang sifatnya internasional, yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, mau dinyatakan kepada masyarakat dunia bahwa hak-hak yang benar-benar asasi itu sangatlah penting dan harus diperhatikan. Semakin manusia memperhatikan hak-hak asasi, semakin manusia itu beradab, tetapi semakin manusia itu melecehkan hak-hak asasi, semakin manusia itu biadab. Justru letak harga diri manusia itu pada penghargaan akan martabat manusia atau pada penghargaan akan hak-hak yang sangat mendasar itu.

Kita harus memperhatikan konsiderans dalam  mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, sbb.

1. 1.    Menimbang bahwa pengakuan atas martabat manusia yang melekat dan hak-hak yang setara serta tidak dapat diasingkan dari semua anggota keluarga manusia itu adalah dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,
2. 2.    Menimbang bahwa mengabaikan dan meremehkan hak-hak asasi manusia telah menghasilkan dalam  tindakan-tindakan barbar yang telah melecehkan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia yang makhluk manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan beriman serta kebebasan dari ketakutan dan kehendak yang telah diwartakan sebagai aspirasi yang tertinggi dari rakyat biasa,
3. 3.    Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia itu dasariah, yang hendaknya dilindungi oleh tata peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih sebagai usaha terakhir untuk pemberontakan melawan tirani dan penindasan.
4. 4.    Menimbang bahwa adalah dasariah untuk memajukan pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara,
5. 5.    Menimbang bahwa rakyat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagamnya telah menyatakan kembali kepercayaan mereka akan hak-hak manusia yang fundamental, akan martabat dan nilai pribadi manusia dan akan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, dan telah menetapkan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,
6. 6.    Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah menjanjikan diri guna mencapai, dalam bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemajuan penghargaan universal dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasariah,
7. 7.    Menimbang bahwa pemahaman umum akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu begitu penting guna perelisasian yang penuh dari janji ini,
8. maka, Majelis Umum dengan ini memproklamasikan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum hasil yang harus dicapai oleh semua rakyat dan semua negara, dengan tujuan agar setiap individu dan setiap organ dalam masyarakat dengan secara tetap mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk memajukan penghargaan pada hak-hak ini dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan ukuran progresif yang bersifat nasional dan internasional, guna menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh rakyat dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh rakyat dari daerah-daerah yang berada di bawah yurisdiksi mereka”.

Dengan tujuh pertimbangan tersebut di atas, Perserikatan Bangsa-bangsa merumuskan daftar Hak Asasi Manusia itu “sebagai suatu standar umum hasil yang harus dicapai oleh semua rakyat dan semua negara”. Daftar Hak Asasi Manusia dalam deklarasi Universal ini bukanlah hukum yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut, kalau dilanggar, tetapi sebagai ukuran umum yang diharapkan akan dapat dilaksanakan oleh semua orang, dengan dukungan pemerintah suatu negara atau pun berbagai lembaga yang mempunyai perhatian akan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian daftar Hak Asasi Manusia yang ada dalam deklarasi universal itu merupakan bahan yang dapat dipakai untuk membuat hukum suatu negara.

Berikut ini, disajikan ringkasan tigapuluh artikel Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa:
1.    Hak kesamaan  dalam kebebasan dan martabat
2.    Hak untuk bebas dari diskriminasi
3.    Hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai pribadi
4.    Hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan
5.    Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi
6.    Hak pengakuan sebagai seorang pribadi di muka hukum di mana saja berada
7.    Hak mendapatkan persamaan di muka hukum dan perlindungan tanpa diskriminasi.
8.    Hak mendapatkan pengadilan dalam pengadilan nasional yang kompeten
9.    Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.
10.    Hak atas peradilan yang adil dan terbuka, tanpa diskriminatif.
11.    Hak atas praduga tak bersalah, sampai kesalahannya terbukti.
12.    Hak privacy, hak untuk bebas dari intervensi urusan pribadi, keluarga, rumah tangga dan korespondensi.
13.    Hak atas kebebasan bergerak dan tinggal di dalam batas-btas setiap negara.
14.    Hak untuk mencari dad menikmati suaka politik di negeri lain, dan mendapat perlindungan darinya.
15.    Hak atas suatu kewarganegaraan, hak bebas berganti kewarganegaraannya; dan tak seorang pun boleh semena-mena mencabutnya.
16.    Hak untuk menikah dan membentuk keluarga; pernikahan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan kedua mempelai. Keluarga itu kesatuan kodrati dan dasariah hidupbermasyarakat dan mendapat perlindungan.
17.    Hak untuk memiliki harta baik secara pribadi maupun bersama, dan tidak boleh dirampas dengan semena-mena.
18.    Kebebasan berfikir, hati nurani dan beragama dan bebas berganti agama.
19.    Kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan, mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran lewat media.
20.    Kebebasan berkumpul dan berserikat dengan tujuan damai, dan tak seorangpun dapat dipaksa untuk ikut suatu perkumpulan.
21.    Hak berpartisipasi dalam pemerintahan negara; kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan. Kehendak itu nyata dalam pemilu.
22.    Hak atas jaminan sosial, hak terlaksana hak-hak ekonomi, sosial dan budaya demi pertumbuhan martabatnya.
23.    Hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang adil, dan bebas memasuki serikat kerja.
24.    Hak untuk beristirahat, libur dalam rangka kerja, pembatasan jam kerja, libur berkala dengan tetap menerima gaji.
25.    Hak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
26.    Hak atas pendidikan, yang mengarahkan ke penghargaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental, sehingga terjadi saling pengertian, toleransi dan persaudaraan antar bangsa, kelompok, agama. Dengan demikian damai akan terpelihara.
27.    Hak ikutserta dalam kehidupan budaya masyarakat, dan perlindungan karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakannya.
28.    28.Hak atas tatanan sosial dan internasional, sehingga hak-hak asasi dihargai.
29.    Kewajiban terhadap masyarakat, dapat mengembangkan kepribdiannya dengan bebas dan penuh; dan respek terhadap hak-hak asasi.
30.    Hak dan kebebasan dalam Pernyataan ini tak boleh dirusak.

Hak-hak Asasi Manusia itu bukan hanya yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1948 ini. Hak Asasi itu mengalami perkembangannya juga. Misalnya hak-hak anak yang belum lahir yang harus mendapat perlindungan (unborn child rights), hak pembangunan, hak hidup damai dan tenteram, dls. Manusia mempunyai hak-hak yang sungguh-sungguh fundamental dan tidak boleh dilecehkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga . Hak-hak yang menyatu dengan kehidupan manusia dan tidak dapat dilepaskan dari kemanusiaannya itu merupakan hak asasi yang harus dilindungi dan dipertahankan. Pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia merupakan suatu tindakan jahat , yang merendahkan martabat manusia.

Penulis Direktur Pusat Studi HAM dan Demokrasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. E-mail: jserena@tiscali.it, msardi29@gmail.com.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusiawi . Justru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki Hak-Hak yang Asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri. Kalau haknya itu dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot, direndahkan, dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai  manusia lagi.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak-Hak Asasi manusia dirumuskan: “hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihomati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun” , dan “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” .

Itulah sedikit pengertian konsep Hak Asasi Manusia. Suatu hak yang benar-benar ada di bagian inti yang terdalam pada diri manusia, sebagai manusia. Kalau manusia itu mati, maka haknya yang asasi itu habislah sudah. Hak Asasi manusia itu dibatasi oleh kematian. Dengan kematian itu segala hak yang dimilikinya selagi dia itu hidup, berarti selesai dan mencapai batas akhirnya. Oleh karena itu, hanya manusia yang hidup inilah yang dapat mempunyai Hak Asasinya, lain tidak. Karena itu, kalau kita berbicara mengenai Hak Asasi, maka pengertian kita terarah pada suatu konsep yang jelas, yakni manusia yang hidup .

Dalam rangka itu, daftar hak-hak yang terdapat dalam Deklarasi universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia  yang diproklamasikan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 itu mempunyai nilai universal yang penting, yang di kemudian hari dilengkapi dengan dokumen-dokumen PBB selanjutnya , yang pada intinya mau melindungi hak-hak setiap orang serta memberikan garansinya.

Dengan adanya perkembangan jaman, dan lajunya perubahan di dunia ini, negara Indonesia juga mau memperhatikan soal Hak-hak Asasi Manusia. Lebih dari seperempat abad pemerintah Indonesia selalu berputar-putar mau mempertahankan diri di balik pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia  seturut Pancasila dan UUD 1945, namun dalam kenyataannya Hak-hak Asasi Manusia  tetap masih belum mendapat respeknya secara yuridis. Baru mulai dengan TAP MPRRI no.XVII/MPR/1998 tentang Hak-hak Asasi Manusia , disusul dengan Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , selanjutnya tanggal 18 Agustus 2000 dengan Perubahan Kedua UUD Negera Republik Indonesia tahun 1945, bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, dan dilengkapi dengan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia , negara kita mempunyai suatu kerangka dasar untuk memperhatikan Hak-hak Asasi Manusia. Namun kerangka dasar itu masih harus dilengkapi dengan suatu instrumen yuridis yang mampu melindungi hak-hak warganya dari pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia.

Instrumen yuridis itu berupa hukum yang jelas, adil dan pasti; serta perlunya untuk segera dibentuk adanya pengadilan Hak-hak Asasi Manusia  yang kokoh kuat dengan hakim-hakim yang tangguh, jujur, adil dan mau menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia. Selain itu seharusnya ada prosedur pengaduan atas pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia jelas dan cepat ditanggapi. Dengan demikian pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia  tidak akan merajalela., dan kepastian hukum dapat menjamin kesejahteraan rakyat . Selama kepastian hukum itu masih menjadi persoalan, rakyat tidaklah akan dapat hidup sejahtera, bahkan rakyat  tidak jarang akan menjadi korban kejahatan sesamanya . Hak-Hak Asasi Manusia haruslah mendapat jaminan perlindungannya.

Adapun karakteristik dari Hak-Hak Asasi Manusia adalah universal; berlaku umum di mana saja tetap sama; mutlak tidak dapat ditawar-tawar; tak terpisahkan darihidup manusia; langgeng, kekal-abadi; tidak boleh dilecehkan oleh siapapun. Hak-Hak Asasi Manusia itu sungguh-sunggu merupakan hak yang dasariah, fundamental dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Penulis Direktur Pusat Studi HAM dan Demokrasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. E-mail: jserena@tiscali.it, msardi29@gmail.com.

bernard lewis, islam and the west

This chapter contains an exploration of the meaning of orientalism. It is stated that the word orientalism was used mainly in two senses, to denote either a school of painting, which a group of artists who visited the Middle East and North Africa and depicted what they saw or imagined, or a branch of scholarship. The word and the academic discipline which it denotes, historical beginnings of oriental scholarship in Western Europe, are dated to the time of the Renaissance. Its history is basically from relatively narrow root, philology that concerns with recovery, study, publication and interpretation of texts. The so-called Orient, in turn develops from one region, that which is now called the Middle East, to its gradual expansion including other disciplines such as philosophy, theology, literature and history and a diversity of areas from the Ottoman Empire to India and China. With this progress of both exploration and scholarship, Lewis writes, the term “Orientalists” became increasingly unsatisfactory. Students of the Orient were no longer engaged in a single discipline but were branching out into several others. (p. 101-102).

According to Lewis, the term “Orientalist” is now also polluted beyond salvation, but this is less important in that the word had already lost its value and had been in fact abandoned by those who previously bore it. It was in effect formally abandoned at the 29th International Congress of Orientalists, which met in Paris in the summer of 1973. (p. 103). This term was thus abolished by the accredited Orientalists, and thrown on the garbage heap of history. But garbage heaps are not safe places because the words “Orientalist” and “Orientalism” have now been revived their usage and have changed to that of a term of polemic abuse. (p. 104).

A critique toward Said’s work, Orientalism, is that Said makes a number of very arbitrary decisions by giving limitation on a particular closeness experienced between Britain and France and the Orient. His Orient, as Lewis writes, is reduced to the Middle East, and his Middle East to a part of the Arab world. By eliminating Turkish and Persian studies on the one hand and Semitic studies on the other, Said isolates Arabic from both their historical and philological contexts. (p. 107-108).

Besides that, the whole passage of his work is not merely false but absurd. Bernard Lewis argues that Said’s account contains many factual, methodological and conceptual errors. He ignores many genuine contributions to the study of Eastern cultures made by Westerners during the Enlightenment and Victorian eras. Said has been criticised for ignoring the massive contribution of German scholars, who were no involved in any colonial project. (p. 108).The limitation of time, space, and content which Said imposes on his subject are no doubt convenient and indeed necessary to his purpose. They are not sufficient to accomplish it. Many leading figures are not mentioned at all. (p. 111-112).