Hai Kawan. Aku sekarang ngikut bisnis Customer Referral Program Pulsa, 1 Chip 4 All. Potensi Besar. Mari gabung bersama kami. Kalau berminat ikut, hub. IBRA, 081578922250. Atau, cek disini

1 HU SENILAI =Rp. 100 000
Fasilitas
	Teknologi isi ulang pulsa melalui HP pribadi
	Asuransi jiwa 2 500 000 setelah 1 x flus out / stlh keanggotaan 3 bulan
	Content GSI cek : www.gs2int.com
	Training & seminar-seminar pengembangan diri
	CRP (Customer Referral Program)
	Deposit pulsa Rp. 5 000
2 HU SENILAI =Rp. 200 000
Fasilitas
	Teknologi isi ulang pulsa melalui HP pribadi
	Asuransi jiwa 5 000 000 setelah 1 x flus out / stlh keanggotaan 2 bulan
	Content GSI cek : www.gs2int.com
	Training & seminar-seminar pengembangan diri
	CRP (Customer Referral Program)
	Education pack (brosur)
	Deposit pulsa Rp. 15 000
3 HU SENILAI =Rp. 300 000
Fasilitas
	Teknologi isi ulang pulsa melalui HP pribadi
	Asuransi jiwa senilai 5 000 000 untuk 1 tahun
	Content GSI cek : www.gs2int.com
	Training & seminar-seminar pengembangan diri
	CRP (Customer Referral Program)
	Education pack (staterkit)
	Deposit pulsa 25.00
7 HU SENILAI =Rp. 700 000
Fasilitas
	Teknologi isi ulang pulsa melalui HP pribadi
	Asuransi jiwa senilai 10.000 000 untuk 1 tahun
	Content GSI cek : www.gs2int.com
	Training & seminar-seminar pengembangan diri
	CRP (Customer Referral Program)
	Education pack ( brosur & staterkit)
	Deposit pulsa 50 000
MACAM-MACAM BONUS CRP
MACAM-MACAM BONUS CRP adalah peluang hak usaha yang memberi kesempatan kepada Anda untuk memperoleh BONUS setiap Anda mereferensikan peluang GSI minimal 2 teman dan menduplikasikannya
	BONUS FRANCHISE
		BONUS SPONSOR
		BONUS PASANGAN
		BONUS VOUCHER BELANJA
		BONUS MATCHING
		BONUS TITIK GENERASI
		BONUS KEJUTAN
		BONUS PRESTASI
		BONUS PERINGKAT
	BONUS ROYALTI
		BONUS ROYALTY PULSA
		BONUS ROYALTY LAYANAN JASA
		PROFIT SHARING PERUSAHAAN

WASHINGTON, KAMIS — Presiden AS Barack Obama diambil sumpah untuk kedua kalinya, Rabu (21/1) di Gedung Putih. Ketika pengambilan sumpah hari Selasa, urutan kata yang diucapkan Ketua MA untuk ditiru Presiden tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Saat upacara pelantikan di Capitol Hill, Ketua Mahkamah Agung (MA) John Roberts tanpa sengaja menyebut satu kata yang seharusnya disebut lebih dulu menjadi disebut belakangan. Ketika itu, Roberts mengucapkan ”I will execute the office of president to the United States faithfully”. Seharusnya yang diucapkan adalah ”I will faithfully execute the office of president of the United States”.

Obama menyadari kesalahan Roberts dan terdiam sambil tersenyum karena ragu-ragu. Obama sempat mendahului Roberts dengan mengatakan urutan sumpah yang benar, tetapi Roberts mengulangi lagi tetap dengan urutan yang salah. Akhirnya, Obama menirukan ucapan Roberts yang salah.

Pengambilan sumpah yang kedua kalinya tidak berpengaruh terhadap jabatan presiden yang disandang Obama. Lepas tengah hari pada 20 Januari, seorang presiden terpilih otomatis menjadi presiden meskipun belum diambil sumpahnya. Roberts juga yang memimpin pengambilan sumpah untuk kedua kalinya. Pengambilan sumpah itu hanya disaksikan beberapa staf presiden dan sejumlah wartawan. Pengambilan sumpah dilakukan tanpa penumpangan tangan di Kitab Injil dan tanpa Ibu Negara Michelle Obama di sampingnya.

Kepada wartawan, Obama bercanda dan mengatakan bahwa pengambilan sumpah perlu dilakukan lagi karena, ”Ini sangat menyenangkan”. Sebelumnya, ada dua mantan presiden AS yang harus mengulangi pengambilan sumpah, yaitu Chester Arthur (1881-1885) dan Calvin Coolidge (1923-1929). Pengambilan sumpah ulang dilakukan juga karena kesalahan pengucapan kata-kata.

Urusan luar negeri

Obama mengisi hari kedua dengan membahas persoalan kebijakan luar negeri. Dia akan bertemu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton yang telah mendapat konfirmasi Senat. Salah satu agenda besar yang dibahas adalah soal Timur Tengah. Diperkirakan, Obama siap mengumumkan nama seorang politisi veteran sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah. Di hari pertama, Obama juga telah menelepon sejumlah pemimpin negara Timur Tengah, yaitu Presiden Mesir Hosni Mubarak, PM Israel Ehud Olmert, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.(ap/afp/reuters/fro)

Oleh Budiarto Shambazy
http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/23/04562244/obamaulangisumpah

Judul Buku : Muslim Legal Thought in Modern Indonesia
Penulis         : R. Michael Feener
Penerbit      : Cambridge University Press
Tahun terbit : 2007
Halaman     : 290 halaman
ISBN-10      : 052187775X

Jamak maklum bahwa persoalan kemanusiaan dari waktu ke waktu semakin rumit. Mengandalkan perangkat epistemologi dan produk pemikiran lama tentu tidak cukup untuk menjawab. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah pada lahirnya ide-ide brilian sangat diperlukan. Dalam masalah hukum Islam, menjadi kesepakatan di antara pakar bahwa formulasi fikih yang diproduksi para ulama sejak abad 7 Masehi perlu diperbarui agar kontekstual dan relevan dengan dinamika zaman. Jika membaca karya besar Humphreys yang diterbitkan awal 90an, Islamic History: A Framework for Inquiry khususnya pada bab 9,  kita menjadi semakin yakin bahwa fikih produk ulama’ klasik memang tidak cukup memadai sebagai rujukan bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Bahkan lebih ekstrim lagi, dengan menganalisis isu perdagangan pada masa awal Islam, dia menyimpulkan bahwa tidak mungkin menggunakan fikih untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah institusi perekonomian Islam. Ibn Rusyd dalam Bidayat nya juga sudah mencatat bahwa realitas yang selalu berkembang (ghair mutanahiyah) tidak mungkin dihadapi dengan teks yang statis (mutanahiyah).  Reinterpretasi teks dan reaktualisasi ajaran menjadi kebutuhan mutlak.

Sangat disayangkan bahwa kenyataan pergeseran dan dinamika di dalam fikih ini tidak sepenuhnya dipahami oleh sarjana dari luar Asia Tenggara. Keniscayaan metode hukum Islam (ushul fikih), termasuk ijtihad di dalamnya, yang menghendaki agar hukum selalu berdialog dengan perubahan masyarakat tidak dimaknai sebagai kemampuan fikih untuk fleksibel dan adaptif. M. B. Hooker, ketika mengkaji fatwa-fatwa di Indonesia sejak tahun 1920 an, misalnya fatwa tentang hak dan kewajiban wanita, justru menyimpulkan bahwa tidak ada sumber hukum yang secara konsisten dipakai dalam ijtihad serta adanya pertentangan tentang batasan status hukum. Dia mengatakan bahwa pilihan otoritas (sumber maupun pendekatan) yang digunakan dalam sebuah fatwa sangat eklektis. 

Pemahaman menyeluruh terhadap sejarah intelektual umat Islam menjadi faktor kunci. Terutama di Indonesia yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan telah menjadi rumah bagi perkembangan progesif pemikiran (hukum) Islam.Dengan berkaca pada sejarah, studi pemikiran hukum Islam di Indonesia selayaknya dikembangkan. Dalam konteks inilah, R. Michael Feener  menulis buku yang berjudul Muslim Legal Thoughts in Modern Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 2007. Sebagaimana catatan Feener, tujuan buku ini adalah memperkenalkan kecenderungan pemikiran intelektual Muslim Indonesia mengenai isu hukum dan masyarakat kepada para pembaca, terutama di luar Indonesia. Feener menunjukkan sejumlah kritik tajamnya terhadap beberapa literatur tentang perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Sederhananya, buku ini memotret debat kontemporer dan reformasi Islam yang terjadi di nusantara mulai akhir abad ke-19 sampai sekarang.

Dari Tradisi Cetak sampai Ulama’ Baru

Buku ini terdiri dari tujuh bagian. Secara mudah, alur buku ini bisa dibaca secara historis. Bab pertama yang berjudul “Technology, training, and cultural transformation” dimulai dengan sebuah kutipan dari J.G.A Pocock, “When a change in a society’s self awareness has become at all widely disseminated, that society’s styles of thinking and acting have been irreversibly altered” atau ketika kesadaran masyarakat akan perubahan telah tersebar secara luas maka pola pikir dan perilaku mereka juga akan berubah. Feener menjelaskan bahwa perubahan mendasar pada kategori dan struktur otoritas keagamaan tradisional telah menghasilkan perkembangan yang berarti dalam sejarah intelektual dan institusional Muslim di akhir abad 19 dan awal 20 (hlm. 1). Perkembangan tersebut telah memberi dampak yang cukup beasr tidak hanya terhadap insitusi sosial dan keagamaan, tetapi juga bentuk dan isi ajaran Islam dan perdebatan hukum di era modern. Karena itu, tidak mengherankan jika gairah untuk melakukan ijtihad pada masa ini tidak bisa terbendung. Sebagai hasilnya, beberapa ulama’ seperti Ahmad Rifa’i Kalisasak dan Kiai Saleh Darat Semarang memproduksi kitab-kitab yang secara substansial disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat itu. Pembahasan ini bisa ditelaah dalam bab kedua yang berjudul “The open gate of ijtihad.”

Bertambahnya jumlah kitab selama kurun abad 18 dan 19 sesungguhnya didorong oleh revolusi di bidang teknologi. Mesin cetak berfungsi untuk memproduksi teks dalam oplah besar sehingga mampu memperluas jumlah pembaca. Feener, sebagaimana Ian Proudfoot telah mencatat,  menegaskan bahwa percetakan Muslim pertama di Asia Tenggara pada tahun 1840 an memproduksi kitab dalam jumlah yang massif dan tentu dapat mereproduksi karya-karya ulama’ yang masih berbentuk tulisan tangan. Temuan ini memberikan pertanda bahwa teks-teks tentang masalah ke-Islam-an merupakan salah satu bagian penting dari rangkaian besar kegiatan percetakan teks-teks Melayu selama paruh kedua dari abad ke-19. Lebih penting lagi, kegiatan penerbitan ini juga memberi kontribusi penting terhadap tersebarnya kitab-kitab di pesantren di penjuru Nusantara. Selain buku cetak untuk konsumsi pembaca, dalam bidang fikih, persebaran teknologi percetakan juga memiliki dampak terhadap bertambahnya ketersediaan kitab-kitab di luar mazhab Shafi’i yang telah menjadi arus utama di Nusantara (hlm. 7-10). 

Tiga bab berikutnya, “An ‘Indonesian madhhab’”, “Shari’a Islam in a Pancasila nation, dan “New Muslim intellectuals and the ‘re-actualization’ of Islam” secara garis besar menjelaskan bahwa gerakan pemikiran di atas tetap terjaga sepanjang abad 20, terutama setelah kemerdekaan Indonesia. Di awal tahun-tahun setelah kemerdekaan, para pakar, seperti Hasbi ash-Shiddiqy dan Hazairin, meneriakkan gagasan fikih yang disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia (fikih mazhab Indonesia atau nasional). Pembaruan fikih ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam proses ijitihad. Di era 70-90 an, gerakan ini diteruskan oleh tokoh seperti Nurcholish Madjid dan Munawir Sadzali. Reaktualisasi, kontekstualisasi, bahkan kodifikasi menjadi kata kunci dari usaha mereka semua. Kelompok inilah yang dalam bab keenam “The new ‘ulama’”mendapat penyebutan sebagai ulama’ baru. Kegiatan ini tetap berlanjut sampai abad 21, khususnya setelah reformasi Indonesia tahun 1998. Tidak cukup kontekstualisasi, gerakan kontemporer ini mengusahakan formulasi hukum Islam yang liberal dan sensitif terhadap isu kesetaraan gender, lintas agama, dan hak-hak sipil.

Generasi hukum Islam Indonesia mendatang?

Pertanyaan di atas merupakan terjemahan dari bagian diskusi terakhir “Next genartion fiqh?” sebelum kesimpulan. Bagian ini, menurut saya, merupakan kontribusi terpenting dari penelitian Feener ini. Dia merekam produk pemikiran intelektual Muslim di bidang hukum Islam pada era reformasi. Terdapat penjelasan tentang tema-tema beserta lembaga, seperti JIL, P3M dan JIMM, yang turut meramaikan konstelasi pemikiran hukum Islam (hlm. 182-207). Sayangnya, Feener tidak memberi penjelasan mengapa tanda tanya dibubuhkan pada judul bab ini. Kita hanya bisa menerka apa maksud di baliknya. Bisa jadi, Feener memang secara sengaja membiarkannya secara terbuka agar fikih Indonesia, seperti selama ini telah berlangsung, selalu menjadi konsumsi ruang publik. Artinya, sebagai imbas demokrasi, siapapun berhak untuk berpartisipasi dalam panggung wacana ini. Atau, karena konsekuensi pendekatan historisnya, tidak arif jika harus mengakhiri rekaman sejarah intelektual ini dengan memberi kesimpulan bahwa apakah pemikiran fikih Indonesia ke depan akan didominasi oleh kaum liberal atau fundamentalis.

Terlepas dari itu, pembacaan yang komprehensif cum akademis selalu dibutuhkan untuk melihat hukum Islam Indonesia dulu, sekarang, dan masa depan. Di saat yang lain, para penggiat kajian hukum Islam juga memiliki tanggung jawab moral dalam menentukan masa depan yang sesungguhnya. Umat dengan berbagai persoalan yang dihadapinya membutuhkan jawaban konkrit. Sudah saatnya para intelektual tidak melulu menjadi kaum melangit dan menelurkan gagasan abstrak.

Kendati tema ini bukan hal yang baru, kelebihan buku ini terletak pada cakupan pembahasan yang komprehensif, meliputi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia dari era kolonial sampai era reformasi. Sebagian besar buku yang sudah ada hanya membahas episode tertentu dari rangkaian panjang dinamika hukum Islam Indonesia. Misalnya bagian terbesar dari buku Hukum Islam di Indonesia, ditulis oleh Mahsun Fuad, adalah studi perbandingan pemikiran tokoh penggagas hukum Islam madzhab Indonesia, seperti Hazairin dan Munawir Sadzali ditinjau dari perspektif pembangunan.  Ditulis dalam bahasa Inggris, buku ini sangat bermanfaat bagi para penggiat (dari Barat terutama) kajian hukum Islam dan sosial, studi Asia Tenggara dan perbandingan hukum dan undang-undang. Selain itu, Feener terlihat sangat serius dalam menulis buku ini. Terbukti, terdapat banyak data-data baru yang tidak semua penulis, terutama dari Indonesia, dapat memperolehnya. Kekayaan sumber ini juga menambah nilai positif buku ini.

* Lulusan MA Islamic Studies Universitas Leiden, Belanda dan dapat dihubungi di m_latif_fauzi@yahoo.com.

Tulisan ini juga diterbitkan di jurnal Millah Studi Agama MSI-UII edisi Agustus 2008.

Berikut merupakan materi Konferensi Pers mengakhiri program ‘Penguatan Pemahaman dan Sikap Keagamaan Adil Jender dalam Keluarga’ pada tahun kedua yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Islam UII dan CORDAID, Belanda.

Pengantar

1.      Program ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa secara doktrin-normatif, ajaran agama-agama yang termuat dalam teks suci adalah adil dan setara gender. Namun ketika sudah berada pada wilayah pemahaman, yaitu hasil interaksi antara umat beragama dengan teks, kerap kali ajaran di dalamnya banyak terdistorsi. Distorsi tersebut terutama disebabkan pola pikir patriarkis yang telah mengakar kuat di dalam masyarakat

2.       Penelitian tentang ‘Pemahaman dan Sikap Keagamaan terhadap Keadilan Jender dalam Keluarga di DIY’ yang dilakukan PSI-UII bekerjasama dengan CORDAID pada tahun 2007 merekomendasi bahwa penguatan program pembangunan dan pemberdayaan gender oleh pemerintah menjadi niscaya. Pembangunan ini harus diarahkan pada peningkatan kapasitas belajar sosial warga yang mampu menjawab masalah kekerasan dalam rumah tangga.

3.      Selain itu, dan yang lebih penting, upaya itu didukung oleh pengembangan sumber-sumber pembelajaran dan konteks belajar melalui jalur pendidikan informal pada kelompok-kelompok kajian keagamaan yang sudah berjalan efektif di masyarakat.

4.      Berpijak pada rekomendasi kedua inilah, Pusat Studi Islam UII melaksanakan beberapa aktifitas penguatan pemahaman dan sikap keagaman yang adil jender. Pengembangan kerukunan umat beragama dan menjaga keutuhan serta keharmonisan keluarga selalu menjadi semangat dalam aktifitas yang kita laksanakan.

Rincian Program

Secara sederhana, kegiatan dalam tahun kedua ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.      Penyusunan kurikulum dan modul ‘Living with Gender Equality in Family’

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu workshop kurikulum dan penyusunan kurikulum. Modul ini disusun berdasar hasil riset oleh tim yang terdiri dari para perwakilan (community organizers) dari semua agama yang telah ditunjuk dan peneliti PSI-UII. Secara umum, modul ini mencakup 6 topik utama, yaitu pengertian jender secara umum, relasi dalam keluarga berbasis adil jender antara suami-istri dan anak-anak, kepemimpinan yang adil jender dalam keluarga, poligami dan kawin sirri, perkawinan dan kewarisan beda agama, dan kebijakan pemerintah yang berperspektif adil jender.

2.       Training of Trainers (TOT)

Sebelum disosialisaikan kepada masyarakat, materi dalam kurikulum dan modul itu diujicoba dalam TOT. Peserta TOT ini adalah para tokoh agama atau pengelola kelompok kajian keagamaan yang akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan adil jender dalam komunitas pengajiannya.

3.      Sosialisasi dan pendampingan masyarakat

Pendampingan merupakan kegiatan sosialisasi kurikulum dan modul adil jender dan melibatkan representasi kelompok-kelompok kajian kegamaan dalam lima agama (Budha, Hindu, Islam, Katolik, Protestan) di DIY selama 3 bulan.

a.       Pendampingan kelompok Kajian Puja Bakti Budha di Vihara Giri Dharma

b.      Pendampingan kelompok Pesantian Hindu di Pura Jagat Natha Plumbon.

c.       Pendampingan kelompok Majlis Ta’lim Islam di 3 kelompok, yaitu: pengajian ibu-ibu Assalam di Mushalla Assalam Sorogenen II, pengajian remaja Karisma di Masjid al-Jannah Sunten, dan pengajian keluarga Rejowinangun.

d.      Pendampingan kelompok Pemahaman al-Kitab Katolik di 3 kelompok, pertemuan, yaitu Baciro I, Paguyuban St. Yohanes Salib Ganjuran, dan Komunitas Ordocarmelitarum Discalceatorium Sekulir (OCDS) Ganjuran.

e.       Pendampingan kelompok Pendalaman al-Kitab umat Protestan di 3 kelompok, yaitu: kelompok bapak di GKJ Induk Ambarukmo, kelompok  ibu di GKJ Ambarukmo Nologaten, dan kelompok remaja di GKJ Cangkringan.

Kesimpulan dan temuan

1.      Pendidikan masyarakat, melalui kelompok kajian keagamaan, ternyata cukup efektif dalam mentransformasi tafsir agama yang adil jender.

2.       Materi-materi dalam kurikulum dan modul yang disusun oleh Tim PSI-UII ternyata cukup menarik perhatian para peserta kajian keagamaan. Ini terbukti dari antusiasme dan tingkat partisipasi mereka dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kami yakin, secara kognitif paling tidak, modul tersebut cukup memengaruhi pola pikir umat beragama yang cenderung patriarkhis.

3.      Dari enam tema dalam modul, tema perkawinan lintas agama dan poligami tampaknya masih menyisakan ruang debat yang ekstensif dan terbuka. Kajian akademik interdisipliner tentang dua tema itu sangat dibutuhkan masyarakat.

4.      Yang menakjubkan, dalam beberapa pertemuan pendampingan, para tokoh maupun umat agama di DIY menyatakan kehausannya terhadap forum-forum kajian keagamaan yang pluralis, inklusif dan lintas agama. Melalui forum itu, mereka berharap dapat melakukan sharing dan tukar pendapat dan saling memahami perbedaan.

Pernyataan posisi

Berdasar kegiatan-kegiatan dan temuan-temuan pada program tahun kedua, Pusat Studi Islam UII menyatakan:

1.      Mendorong para pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, legislatif, dan elit masyarakat, untuk berpartisipasi serta memfasilitasi pembangunan keluarga yang harmonis dan adil jender melalui jalur pendidikan masyarakat.

2.       Mengharap para tokoh agama-agama untuk mengembangkan pola tafsir kitab suci yang memihak kepada keadilan jender untuk disosialisasikan dalam kelompok-kelompok kajian keagamaan.

3.      Mengajak umat beragama untuk menjaga semangat kerukunan umat beragama dan mengedepankan pendekatan komunikatif (saling memahami) melalui dialog dalam forum-forum lintas agama. Di bidang jender, diharapkan mereka mampu mengembangkan sikap dan perilaku yang adil jender dalam membangun kehidupan keluarga.

Pusat Studi Islam UII

Demangan, 27 November 2008