Politik Islam, Ibnu Khaldun, dan Sosial-Politik Indonesia

13Jan08
ibn_khaldun.jpg  
sumber: www.funci.org

Oleh: Muhammad Latif Fauzi

Pendahuluan

Lengsernya rezim otoriter Orde Bau pada bulan Mei 1998 memberikan pengharapan yang sangat besar kepada bangsa Indonesia. Harapan itu berupa sejuknya rasa kebebasan dan indahnya keluar dari keterkungkungan tekanan yang membelenggu setelah hampir selama tiga dekade. Rakyat Indonesia ditekan oleh kepentingan penguasa yang lalim, perlakuan subordinatif terhadap hak-hak asasi manusia, dan terutama hukum yang menjadi kendaraan politik karena hanya merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berkompetisi yang hanya berorientasi untuk kursi kekuasaan tanpa memikirkan nasib rakyatnya.[1] 

Setelah angin reformasi itu berhembus―sebagai tonggak kemenangan kaum reformis―ternyata sejumlah persoalan yang krusial terutama dalam bidang hukum muncul. Pada satu sisi ada keinginan kuat untuk memposisikan hukum sebagai ‘mercu suar’, artinya segala permasalahan yang muncul harus diselesaikan secara hukum sehingga hukum yang idealitanya sebagai tool of social enginering dapat terwujud. Pada sisi yang lain ada keinginan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang selalu mengapresiasi pluralitas, kebebasan, dan hak asasi manusia. Kondisi semacam ini disebabkan oleh karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi dua dimensi yang berbeda ini.

Selain di bidang hukum, akibat dari reformasi itu adalah tersedianya ruang besar dalam bidang politik (the free public sphere). Hal ini dapat dibuktikan dengan begitu banyaknya partai politik yang bermunculan beberapa bulan pasca reformasi tersebut, bak cendawan di musim hujan. Partai-partai itu baik yang berideologi nasionalis maupun berasaskan Islam baik secara substantif maupun simbolik. PBB, PK, dan PPP merupakan sampel dari partai yang secara simbolik maupun ideologis berdasarkan Islam. Sedangkan semisal PKB dan PAN, kendati telah memproklamirkan sebagai partai terbuka namun keberadaannya secara substansial tidak dapat dipisahkan dari term Islam dan umat Islam Indonesia.

Beberapa partai itu khususnya yang berideologi Islam mencoba untuk menumbuhkan kembali diskursus tentang penerapan syari’at Islam di Indonesia, yaitu dengan memakai al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar negara yang mana hal itu dilakukan untuk menarik dukungan massa terutama yang memandang bahwa segala sistem pemerintahan harus diberlakukan dengan menggunakan sistem Islam.

Memang, pembicaraan mengenai hubungan agama dan negara, sistem politik Islam, dan relasi Islam dengan ketatanegaraan merupakan tema yang sangat menarik untuk dibicarakan pada konteks kekinian. Sehingga sangatlah wajar jika pada dekade terakhir ini kajian tentang hubungan agama dan negara cukup intens dilakukan melalui gerakan-gerakan intelektual maupun kultural untuk mewujudkan renaissance Islam[2]  serta untuk membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang universal dan kāffah.

Banyak buku dan arikel yang berbicara tentang tema ini dan satu sama lain sekan menunjukkan corak kompetitif dikarenakan metodologi yang dipakai sangat beragam. Tetapi ironisnya ‘persaingan ilmiah’ terebut terkadang mengabaikan perbedaan antara yang ilmiah dengan yang ideologois atau antara fakta sejarah dengan yang semata-mata keinginan subyektif, baik yang terkandung dalam wacana itu sendiri maupun pada wacana-wacana rujukan yang mereka gunakan. Padahal tema ‘agama dan negara’ adalah tema yang rentan dengan kepentingan politik dan tunduk pada kebutuhan serta logika politik.[3] 

Selama ini, terdapat tiga klasifikasi umat Islam dalam kaitannya dengan hubungan Islam dan tata negara.[4]  Pertama, yang berpendapat bahwa Islam bukankah sistem tentang hubungan manusia dan Tuhan saja seperti dalam pengertian Barat, namun Islam adalah suatu agama yang sempurna menyangkut pengaturan segala aspek kehidupan manusia  termasuk kehidupan bernegara.[5]  Kedua, aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Tokoh aliran ini adalah Ali Abd. Al-Raziq dan Toha Husein.[6]  Ketiga, aliran yang berpendirian bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan yang ready for use akan tetapi Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Aliran ini merupakan jalan penengah antara kedua aliran sebelumnya.

Tulisan singkat ini akan menelisik persoalan sistem politik Islam dengan mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun, karena pemikirannya dianggap sudah mampu merepresentasikan beberap konsep intelektual Muslim di bidang sistem politik Islam ditambah dengan keunggulan yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun dalam membuat formulasi yang tidak hanya bersumber dari aspek normatif (tekstual) tetapi juga mendasarkan pada aspek sosial, budaya, dan geografis. Dengan menggunakan pendekatan sosio-hostoris, secara sistematis pembahasan akan dimulai dengan memaparkan pemikiran Ibnu Khaldun tentang sistem politik Islam dilanjutkan dengan relevansi antara konsep Ibnu Khaldun dengan sosial politik Indonesia dan diakhiri dengan catatan penutup.

Sistem Pemerintahan Islam: Sebuah Telaah Pemikiran Ibnu Khaldun

Paling tidak, terdapat empat sub tema ketika mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal sistem politik Islam, yaitu asal mula timbulnya negara, konsep kepala negara, pengaruh faktor geografis terhadap politik, dan solidaritas kelompok.

1. Asal mula timbulnya negara
Ibnu Khaldun seorang kritikus dan pakar sosiologi,[7] berpendapat bahwa adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli sosiologi, bahwa manusia adalah makhluk politik (zoon politicon) atau makhluk sosial. Manusia akan merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika ia hidup sendirian tanpa adanya institusi yang mengorganisasikannya.

Kebutuhan utama manusia adalah makanan dan keamanan. Dua kebutuhan tersebut tidak dapat tercapai seorang diri, maka secara otomatis manusia memerlukan kerjasama antar sesamanya. Hal inilah yang menyebabkan manusia membutuhkan organisasi kemasyarakatan. Setelah terbentuknya organisasi kemsyarakatan dan peradaban, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pelaksana keadilan di antara mereka. Manusia selain membtuhkan rasa keadilan juga memiliki rasa agresif dan watak tidak adil, maka keberadaan seseorang yang mampu mengayomi dan melindungi hak-haknya dari serangan dan kelaliman sesamanya sangat dibutuhkan.

Fenomena riil inilah yang akhirnya mengilhami Ibnu Khaldun untuk memikirkan tentang asal mula negara dan menjadi embrio konsep negara menurut Ibnu Khladun. Karena negara dalam skala makro menempati posisi organisasi kemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan kodrati manusia. Gagasan ini juga serupa dengan yang telah diungkapkan terlebih dahulu oleh Plato.[8]

2. Konsep kepala negara
Menurut Ibnu Khaldun, keberadaan kepala negara sebagai penengah, pemisah, dan sekaligus hakim merupakan suatu keharusan bahkan keniscayaan bagi kehidupan bersama umat manusia dalam suatu komunitas masyarakat (negara). Jabatan kepala negara merupakan lembaga yang alamiah dan natural bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang kepala negara yang sebenarnya, harus memiliki superioritas dan keunggulan serta kekuatan fisik agar keputusan atau kebijakan yang diambil dapat berlaku secara efektif. Seorang kepala negara harus memiliki tentara yang kuat dan loyal kepadanya guna menjamin keamanan negara dari ancaman luar. Selain itu ia harus berkuasa menarik dana bagi pembiayaan operasional negara.

Kebijakan pemerintah yang diambil melalui kepala negara meski didasarkan pada peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik tertentu, yang tidak merugikan bagi sebagian atau keseluruhan rakyat. Kebijaksanaan politik itu dapat diambil dari beberapa sumber, yaitu pertama, rekayasa para intelektual, cendekiawan, pemuka masyarakat, dan orang pandai di antara mereka. Kedua, ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada utusan-utusannnya.

Secara sistematis, Ibnu Khaldun telah memberi kriteria tertentu bagi seseorang yang akan menduduki jabatan kepala negara, yaitu bahwa ia harus (a) berilmu, (b) adil, (c) mampu, (4) sehat badan, dan (5) dari keturunan Quraiys (keluarga terhormat).[9]   

3. Pengaruh faktor geografis terhadap politik
Ibnu Khaldun mensinyalir bahwa keanekaragaman keadaan fisik, watak, mental, dan perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor geografis. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang beriklim ekstrim, sangat panas atau sangat dingin, baik peradaban maupun budayanya tidak akan dapat berkembang secara dinamis. Sebaliknya suatu bangsa akan dapat memberikan kontribusinya kepada sejarah dan kebudayaan dunia manakala terletak di bagian bumi yang beriklim sedang.

Teori ini dipergunakan oleh para ahli hukum Islam sebagai salah satu dasar argumentasi bahwa pelaksanaan ajaran Islam dan hukumnya yang universal itu dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain karena perbedaan lingkungan, kondisi, adat istiadat, dan tradisi.[10]    

4. Solidaritas kelompok
Menurut Ibnu Khaldun, solidaritas kelompok (‘ashabiyyah) sangatlah diperlukan karena dapat melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu serta rasa ikut malu dan tidak rela jika di antara mereka diperlakukan tidak adil atau hendak dihancurkan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun untuk menguraikan teori ‘ashabiyyah ini, antara lain:
a) Secara alamiah solidaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia.
b) Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan dalam membangun suatu negara.
c) Seorang kepala negara, agar dapat secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, harus mampu menumbuhkan solidaritas kelompok.
d) Solidaritas kelompok dapat melahirkan pemimpin yang unggul dan superior.     

Relevansi Konsep Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun dengan Sosial Politik Indonesia

Gagasan Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa asal mula suatu negara ditimbulkan karena kodrat manusia yang tidak hanya sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial (zoon politicon) dan yang memiliki kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia membutuhkan kerjasama yang terakomodasi dalam bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat aturan yang disepakati. Dalam konteks ini, maka negara sangat berperan. Di Indonesia, negara menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang mengatur semua tata kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman.

Di dalam menjalankan fungsinya, negara harus dipimpin oleh seorang kepala negara. Konsep kepala negara yang dicitakan oleh Ibnu Khaldun haruslah seorang yang berilmu, adil, mampu, sehat, dan dari keturunan Quraiys. Jika konsep ini diterapkan di Indonesia maka sangatlah tepat dan relevan, kendati harus dilakukan reaktualisasi dan rekontekstualisasi dalam konteks ke-Indonesia-an. Kepala negara yang akan memimpin bangsa Indonesia haruslah orang yang memiliki integritas keilmuan yang tinggi. Mustahil seorang dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya secara optimal jika tidak mempunyai perangkat keilmuan. Kontekstualisasi dari syarat ‘dari keturunan Quraiys’ adalah bahwa kapal negara atau pemerintah harus mempunyai kewibawaan dan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Suatu pemerintahan yang tidak legitimate akan mendapatkan kendala dalam menjalankan tugasnya.

Bagi Ibnu Khaldun, idealnya suatu negara berdasarkan nilai Islam secara formal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, namun ia juga tidak menutup realitas bebrapa negara yang dapat berkembang secara progresif, mandiri, dan mencapai kesejahteraan tanpa harus berasaskan Islam secara formal. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai negara yang plural, multikultural, dan multirelijius, tidak mutlak harus berdasarkan Islam tetapi nilai-nilai Islam yang menjadi ruh (soul) dan jiwa (spirit) dari peraturan dan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.[11]

Dalam konteks penerapan syariat Islam di Indonesia misalnya, maka sangat sulit diejawantahkan, karena kondisi geografis dan kultur masyarakat Indonesai jauh berbeda dengan kondisi masyarakat Arab ketika ayat al-Qur’an diturunkan. Dengan demikian, bagaimanapun bentuk peraturan dan sistem ketatanegaraan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam secara substantif bukan menjadi hal yang signifikan.

Bagi Ibnu Khaldun sendiri tidak terlalu mempersoalkan apakah negara itu harus mengikuti sistem pemerintahan Islam seperti pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Yang paling esensi baginya adalah bahwa tujuan diadakannya negara untuk melindungi rakyat dan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran tercapai, dengan tetap mengapresiasi dan mengakomodasi nilai-nilai universal Islam yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya. Itu semua memiliki tujuan agar ajaran Islam yang komprehensif, universal dan berjiwa rahmatan li al-‘ālamīn tidak mengalami kejumudan (stagnancy) jika didialogkan dengan kondisi nyata sosio-kultur masyarakat pada saat ini.

Ikhtitam
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Menurut Ibnu Khaldun, idealnya suatu negara berdasarkan nilai Islam secara formal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, namun ia juga tidak menutup realitas bebrapa negara yang dapat berkembang secara progresif, mandiri, dan mencapai kesejahteraan tanpa harus berasaskan Islam secara formal.
2. Dalam konteks ke-Indonesia-an konsep ini sangat relevan. Titik relevansinya terletak pada sistem politik dan ketetanegaraan Indonesai kendati tidak mengacu pada asas Islam secara formal, tetapi konstitusi itu masih tetap mengakomodasi nilai substantif Islam sebagai ruh dan jiwa (landasan etis).  

______________________
1.  Hamim Ilyas (Ed). “Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam” dalam jurnal As-Syir’ah no. 8 tahun 2001. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. hlm. 1.
2.  Ahmad Khursid. 1998. Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam Abul A’la Maududi. Bandung: Mizan. hlm. 29.
3.  M. ‘Abid al-Jabiri. 2001. “Agama, Negara, dan Penerapan Syariah”. Terjemahan dari Al-Dīn wa al-Daulah wa al-Tatbīq al-Syarī’ah. Yogyakarta: Fajar Pustaka. hlm. 2.
4.  Munawir Sadzali. 1993. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press. hlm. 1-2.
5.  Lihat Nasution, Khoiruddin. “Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin” dalam jurnal al-Mawarid edisi ke-6 tahun 1998. Yogyakarta: Fak. Syari’ah UII. hlm. 104.
6.  Lebih lanjut baca Yusdani. “Pemikiran Politik Ali Abd. Al-Raziq” dalam jurnal al-Mawarid edisi ke-6 tahun 1998. Yogyakarta: Fak. Syari’ah UII. hlm. 94.
7.  Dibuktikan dengan magnum opusnya Muqaddimah Ibn Khaldun yang merupakan kitab sosiologi dan banyak membahas tentang sosio-kultur masyarakat.
8.  GK Hall an CO. 1989. “Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam”. Terjemahan dari Ibn Khaldun and Islamic Thought Style: A Social Perspective. Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm. 47.
9.  M. Yusuf Musa. 1991. Nizām al-Hukmi fī al-Islām (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka ISI. hlm. 72.
10.  Munawir Sadzali. Op. cit. hlm. 103-104.
11.  Muhammad Sobary. 1998. “Dialog Intern Islam: Ukhuwah Islamiyah” dalam Passing Over. Jakarta: Paramadina. hlm. 74.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Khursid. 1998. Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam Abul A’la Maududi. Bandung: Mizan.
Hall, GK an CO. 1989. “Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam”. Terjemahan dari Ibn Khaldun and Islamic Thought Style: A Social Perspective. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Hamim Ilyas (Ed). “Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam” dalam jurnal As-Syir’ah no. 8 tahun 2001. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Jabiri, M. ‘Abid. 2001. “Agama, Negara, dan Penerapan Syariah”. Terjemahan dari Al-Dīn wa al-Daulah wa al-Tatbīq al-Syarī’ah. Yogyakarta: Fajar Pustaka.

Musa, M. Yusuf. 1991. Nizām al-Hukmi fī al-Islām (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka ISI.

Nasution, Khoiruddin. “Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin” dalam jurnal al-Mawarid edisi ke-6 tahun 1998. Yogyakarta: Fak. Syari’ah UII.

Sadzali, Munawir. 1993. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press.

Sobary, Muhammad. 1998. “Dialog Intern Islam: Ukhuwah Islamiyah” dalam Passing Over. Jakarta: Paramadina.

Yusdani. “Pemikiran Politik Ali Abd. Al-Raziq” dalam jurnal al-Mawarid edisi ke-6 tahun 1998. Yogyakarta: Fak. Syari’ah UII.



No Responses Yet to “Politik Islam, Ibnu Khaldun, dan Sosial-Politik Indonesia”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: